ilustrasi (ist)
Jakarta - Setiap tahun, hampir di seluruh instansi pemerintah, baik itu departemen, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, polisi, militer, hingga BUMN/BUMD, selalu ada kegiatan pengadaan barang/jasa terkait dengan penerapan teknologi informasi (TI).
Di sisi perangkat keras, selalu ada peremajaan sistim, sehingga perangkat keras yang dimiliki selalu up to date. Demikian juga dari sisi perangkat lunak, sudah sangat banyak aplikasi baik yang terkait Sistem Informasi Manajemen, Geographical Information System, hingga aplikasi yang terkait dengan layanan masyarakat seperti Sistem Pelayanan Satu Atap, KTP Online dan lain sebagainya.
Jika diakumulasikan, katakanlah dalam 10 tahun terakhir, mungkin anggaran yang dikeluarkan dari APBN/APBD untuk seluruh pengadaan implementasi TI ini tiap tahunnya bisa mencapai puluhan atau bisa jadi sudah menyentuh angka ratusan triliun rupiah.
Selayaknya, dengan uang dari hasil pajak rakyat yang demikian besar, dan dengan banyaknya proyek terkait implementasi TI tersebut, negara ini sudah memiliki satu sistem e-government yang akan memberikan peningkatan efisiensi dalam operasional pemerintah, dan dalam waktu yang sama juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Tapi kenyataannya saat ini mungkin bisa dikatakan nyaris tidak ada instansi pemerintah/BUMN yang sebagian besar operasionalnya dilakukan secara elektronik. Mungkin ada satu-dua yang menjadi pengecualian, tapi tentu saja jumlah itu menjadi tidak signifikan dibanding seluruh instansi pemerintah yang tiap tahunnya merilis proyek-proyek berbau TI.
Menilik kenyataan seperti itu, bisa dipastikan ada yang salah dalam inisiatif-inisiatif e-Government yang selama ini dilakukan oleh instansi pemerintahan. Dengan kembali bergaungnya e-Gov, nampaknya bisa dijadikan sarana percobaan implementasi komputasi awan. Dan tentunya kita harus menelaah terlebih dahulu penyebab macetnya implementasi e-Gov selama ini agar ke depannya inisiatif-inisiatif terkait e-Gov dapat membuahkan hasil yang memuaskan.
Permasalahan
Penulis dalam hal ini mencoba memetakan, setidaknya ada empat permasalahan utama yang menjadi batu sandungan dari belum terwujudnya e-Government di Indonesia.
1. Fokus kepada penyerapan anggaran, bukan pada master plan.
Sistem anggaran pemerintahan yang masih menjadikan 'penyerapan' anggaran dalam satu periode sebagai salah satu indikator utama kinerja lembaga pemerintahan, juga ikut andil dalam sulitnya mewujudkan sebuah sistem e-Government di negeri ini.
Tidak terhitung banyaknya proyek-proyek TI yang dibuat dengan semangat penyerapan anggaran ini. Biasanya di kuartal keempat tahun ini, akan bermunculan berbagai pekerjaan yang 'kurang penting' tapi dipaksa diwujudkan demi mantra 'terpenuhinya target penyerapan anggaran'.
Istilah untuk pekerjaan-pekerjaan seperti ini adalah Proyek Sangkuriang, yang merujuk kepada mitos warga Parahyangan di mana demi memperistri Dayang Sumbi, Sangkuriang harus mampu membuat sebuah perahu megah dalam waktu semalam--yang tentu saja mustahil.
Proyek-proyek seperti ini tentu saja merupakan 'berkah' bagi para vendor TI, karena mereka bisa mendapatkan tambahan penjualan. Dan mungkin juga berkah bagi pihak-pihak yang bisa mengambil keuntungan dari terserapnya anggaran tersebut.
Tapi bagi kepentingan instansi itu sendiri proyek-proyek Sangkuriang ini tidak memberikan dampak peningkatan kinerja yang signifikan, karena apapun juga kalau dikerjakan secara terburu-buru pasti hasilnya tidak maksimal. Ujung-ujungnya, sistim yang dibangun belum tentu berguna.
Kembali lagi, dengan sistim penganggaran seperti itu, tidak berjalan maksimalnya sebuah sistim bukanlah sebuah aib, karena yang penting anggaran terserap. Toh, tahun depan masih ada anggaran lagi yang harus diserap, yang bisa digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap sistem yang 'gagal' tersebut.
Jadi meskipun sebuah instansi sudah memiliki Master Plan TI, tapi karena biasanya isi dari Master Plan itu sifatnya masih sangat banyak yang global dan normatif. Tanpa diikuti detail perencanaan yang memadai, akhirnya Master Plan tersebut menjadi tidak berdaya saat berhadapan dengan keharusan terserapnya anggaran.
2. Memulai terlalu besar atau terlalu kecil
Banyak instansi pemerintah yang begitu ambisius, meluncurkan proyek implementasi TI dalam skala yang sangat besar, entah itu jumlah sistem yang dibangun dalam satu rangkaian proyek cukup banyak, atau sasaran implementasi dari satu sistem yang terlalu luas.
Sementara, tim TI dari instansi tersebut, biasanya terbuai dengan bujuk rayu vendor perangkat keras/lunak yang memang harus menjual kehebatan perangkat mereka demi memenuhi kuota penjualan yang mereka tanggung.
Di sisi lain, Tim TI, entah karena pemahaman teknisnya kurang memadai, atau karena sebab lain, seolah tidak memahami bahwa implementasi sistem TI dalam skala besar itu membutuhkan perencanaan yang mumpuni. Apalagi jika sistem yang dibangun terkait dengan integrasi beberapa sistem sekaligus.
Ditambah lagi, karena lambatnya proses persetujuan dana dari DPR/DPRD, ditambah dengan proses lelang, sisa waktu yang tersedia untuk pekerjaan besar yang sudah dicanangkan untuk tahun anggaran tersebut hanya tinggal sedikit--biasanya alokasi waktu hanya sekitar 5-6 bulan, yang tentu saja mustahil untuk mencapai seluruh sasaran dalam waktu tersebut.
Alhasil, biasanya terjadi kompromi, demi memenuhi tenggat waktu serah terima pekerjaan, sehingga sistim yang dibangun pun jauh dari optimal. Bahkan kadang terkesan sangat dipaksakan.
Di sisi lain, ada juga instansi yang karena takut gagal dalam implementasi sebuah sistem TI, memulainya dalam skala yang sangat kecil--atau istilahnya 'pilot project'. Dengan harapan, kalau sudah ada contoh nyata implementasi dalam skala kecil, akan lebih mudah untuk memperluas lingkup implementasi.
Tidak ada yang salah dalam logika ini. Hanya saja, pengembangan satu sistem TI yang 'kecil', biasanya berarti juga anggaran yang disediakan 'kecil'. Sehingga hanya perusahaan TI skala kecil pula yang bisa atau bersedia terlibat dalam proses pengadaan yang kecil tersebut.
Sementara, tanpa mengurangi rasa hormat kepada para wirausahawan TI 'kecil' tersebut, biasanya mereka ini memiliki kemampuan programming yang mumpuni, tapi karena tidak memiliki pengalaman berinteraksi dengan sebuah sistem besar, mereka tidak memperhitungkan aspek skalabilitas dari sistim yang mereka bangun.
Memang pada akhirnya secara fungsional , pilot project sistim tersebut terwujud secara sempurna. Namun, karena aspek skalabilitas tadi tidak direncanakan dengan baik, maka masalah akan timbul saat sistem ini akan diperluas cakupannya.
Penambahan jumlah user dan juga jumlah perangkat keras yang dilibatkan, serta makin kompleksnya organisasi yang akan menjadi target implementasi, biasanya tidak mampu diadopsi oleh sistem yang dibangun dengan mindset 'kecil' tersebut. Pada akhirnya, untuk bisa mencapai skalabilitas yang diinginkan, proses pengembangan dari nol, tidak bisa dihindarkan.
*Tulisan ini merupakan pendapat pribadi dari Mochamad James Falahuddin, seorang praktisi teknologi informasi. Bisa dihubungi lewat redaksi@detikinet.com atau mochamad.james@codephile.com.
( rou / rou )
Di sisi perangkat keras, selalu ada peremajaan sistim, sehingga perangkat keras yang dimiliki selalu up to date. Demikian juga dari sisi perangkat lunak, sudah sangat banyak aplikasi baik yang terkait Sistem Informasi Manajemen, Geographical Information System, hingga aplikasi yang terkait dengan layanan masyarakat seperti Sistem Pelayanan Satu Atap, KTP Online dan lain sebagainya.
Jika diakumulasikan, katakanlah dalam 10 tahun terakhir, mungkin anggaran yang dikeluarkan dari APBN/APBD untuk seluruh pengadaan implementasi TI ini tiap tahunnya bisa mencapai puluhan atau bisa jadi sudah menyentuh angka ratusan triliun rupiah.
Selayaknya, dengan uang dari hasil pajak rakyat yang demikian besar, dan dengan banyaknya proyek terkait implementasi TI tersebut, negara ini sudah memiliki satu sistem e-government yang akan memberikan peningkatan efisiensi dalam operasional pemerintah, dan dalam waktu yang sama juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Tapi kenyataannya saat ini mungkin bisa dikatakan nyaris tidak ada instansi pemerintah/BUMN yang sebagian besar operasionalnya dilakukan secara elektronik. Mungkin ada satu-dua yang menjadi pengecualian, tapi tentu saja jumlah itu menjadi tidak signifikan dibanding seluruh instansi pemerintah yang tiap tahunnya merilis proyek-proyek berbau TI.
Menilik kenyataan seperti itu, bisa dipastikan ada yang salah dalam inisiatif-inisiatif e-Government yang selama ini dilakukan oleh instansi pemerintahan. Dengan kembali bergaungnya e-Gov, nampaknya bisa dijadikan sarana percobaan implementasi komputasi awan. Dan tentunya kita harus menelaah terlebih dahulu penyebab macetnya implementasi e-Gov selama ini agar ke depannya inisiatif-inisiatif terkait e-Gov dapat membuahkan hasil yang memuaskan.
Permasalahan
Penulis dalam hal ini mencoba memetakan, setidaknya ada empat permasalahan utama yang menjadi batu sandungan dari belum terwujudnya e-Government di Indonesia.
1. Fokus kepada penyerapan anggaran, bukan pada master plan.
Sistem anggaran pemerintahan yang masih menjadikan 'penyerapan' anggaran dalam satu periode sebagai salah satu indikator utama kinerja lembaga pemerintahan, juga ikut andil dalam sulitnya mewujudkan sebuah sistem e-Government di negeri ini.
Tidak terhitung banyaknya proyek-proyek TI yang dibuat dengan semangat penyerapan anggaran ini. Biasanya di kuartal keempat tahun ini, akan bermunculan berbagai pekerjaan yang 'kurang penting' tapi dipaksa diwujudkan demi mantra 'terpenuhinya target penyerapan anggaran'.
Istilah untuk pekerjaan-pekerjaan seperti ini adalah Proyek Sangkuriang, yang merujuk kepada mitos warga Parahyangan di mana demi memperistri Dayang Sumbi, Sangkuriang harus mampu membuat sebuah perahu megah dalam waktu semalam--yang tentu saja mustahil.
Proyek-proyek seperti ini tentu saja merupakan 'berkah' bagi para vendor TI, karena mereka bisa mendapatkan tambahan penjualan. Dan mungkin juga berkah bagi pihak-pihak yang bisa mengambil keuntungan dari terserapnya anggaran tersebut.
Tapi bagi kepentingan instansi itu sendiri proyek-proyek Sangkuriang ini tidak memberikan dampak peningkatan kinerja yang signifikan, karena apapun juga kalau dikerjakan secara terburu-buru pasti hasilnya tidak maksimal. Ujung-ujungnya, sistim yang dibangun belum tentu berguna.
Kembali lagi, dengan sistim penganggaran seperti itu, tidak berjalan maksimalnya sebuah sistim bukanlah sebuah aib, karena yang penting anggaran terserap. Toh, tahun depan masih ada anggaran lagi yang harus diserap, yang bisa digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap sistem yang 'gagal' tersebut.
Jadi meskipun sebuah instansi sudah memiliki Master Plan TI, tapi karena biasanya isi dari Master Plan itu sifatnya masih sangat banyak yang global dan normatif. Tanpa diikuti detail perencanaan yang memadai, akhirnya Master Plan tersebut menjadi tidak berdaya saat berhadapan dengan keharusan terserapnya anggaran.
2. Memulai terlalu besar atau terlalu kecil
Banyak instansi pemerintah yang begitu ambisius, meluncurkan proyek implementasi TI dalam skala yang sangat besar, entah itu jumlah sistem yang dibangun dalam satu rangkaian proyek cukup banyak, atau sasaran implementasi dari satu sistem yang terlalu luas.
Sementara, tim TI dari instansi tersebut, biasanya terbuai dengan bujuk rayu vendor perangkat keras/lunak yang memang harus menjual kehebatan perangkat mereka demi memenuhi kuota penjualan yang mereka tanggung.
Di sisi lain, Tim TI, entah karena pemahaman teknisnya kurang memadai, atau karena sebab lain, seolah tidak memahami bahwa implementasi sistem TI dalam skala besar itu membutuhkan perencanaan yang mumpuni. Apalagi jika sistem yang dibangun terkait dengan integrasi beberapa sistem sekaligus.
Ditambah lagi, karena lambatnya proses persetujuan dana dari DPR/DPRD, ditambah dengan proses lelang, sisa waktu yang tersedia untuk pekerjaan besar yang sudah dicanangkan untuk tahun anggaran tersebut hanya tinggal sedikit--biasanya alokasi waktu hanya sekitar 5-6 bulan, yang tentu saja mustahil untuk mencapai seluruh sasaran dalam waktu tersebut.
Alhasil, biasanya terjadi kompromi, demi memenuhi tenggat waktu serah terima pekerjaan, sehingga sistim yang dibangun pun jauh dari optimal. Bahkan kadang terkesan sangat dipaksakan.
Di sisi lain, ada juga instansi yang karena takut gagal dalam implementasi sebuah sistem TI, memulainya dalam skala yang sangat kecil--atau istilahnya 'pilot project'. Dengan harapan, kalau sudah ada contoh nyata implementasi dalam skala kecil, akan lebih mudah untuk memperluas lingkup implementasi.
Tidak ada yang salah dalam logika ini. Hanya saja, pengembangan satu sistem TI yang 'kecil', biasanya berarti juga anggaran yang disediakan 'kecil'. Sehingga hanya perusahaan TI skala kecil pula yang bisa atau bersedia terlibat dalam proses pengadaan yang kecil tersebut.
Sementara, tanpa mengurangi rasa hormat kepada para wirausahawan TI 'kecil' tersebut, biasanya mereka ini memiliki kemampuan programming yang mumpuni, tapi karena tidak memiliki pengalaman berinteraksi dengan sebuah sistem besar, mereka tidak memperhitungkan aspek skalabilitas dari sistim yang mereka bangun.
Memang pada akhirnya secara fungsional , pilot project sistim tersebut terwujud secara sempurna. Namun, karena aspek skalabilitas tadi tidak direncanakan dengan baik, maka masalah akan timbul saat sistem ini akan diperluas cakupannya.
Penambahan jumlah user dan juga jumlah perangkat keras yang dilibatkan, serta makin kompleksnya organisasi yang akan menjadi target implementasi, biasanya tidak mampu diadopsi oleh sistem yang dibangun dengan mindset 'kecil' tersebut. Pada akhirnya, untuk bisa mencapai skalabilitas yang diinginkan, proses pengembangan dari nol, tidak bisa dihindarkan.
*Tulisan ini merupakan pendapat pribadi dari Mochamad James Falahuddin, seorang praktisi teknologi informasi. Bisa dihubungi lewat redaksi@detikinet.com atau mochamad.james@codephile.com.
( rou / rou )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar