Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera itu tak mau ambil pusing soal reshuffle. Keputusan itu diserahkan kepada presiden.
"Saya sebagai menteri, konsentrasi kerja saja," ujarnya ketika ditemui wartawan usai penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Kominfo dan Badan Narkotika Nasional (BNN), Senin (28/2/2011).
Pun demikian, lanjut Tifatul, apapun yang diputuskan nantinya -- termasuk jika keputusan rehuffle dilakukan -- Presiden SBY pasti sudah memikirkannya dengan masak.
"Sebab hal ini terkait dengan tugas-tugas yang masih harus dilakukan menteri tersebut," imbuhnya.
Isu reshuffle sendiri kian membumbung setelah beberapa partai koalisi tidak satu suara dalam memutuskan hak angket pajak beberapa waktu lalu.
Nah, Partai Demokrat -- selaku partai penguasa -- ternyata tidak didukung oleh koalisinya. Salah satunya PKS yang diperkuat Tifatul.
Alhasil, nama Tifatul pun belakangan dirumorkan bakal kena geser lantaran dianggap tidak satu suara.
Namun, Tifatul pun cepat-cepat membantahnya dan menegaskan antara PKS dan Demokrat tidak berselisih.
"Tidak ada perselisihan. Cuma perbedaan pandangan soal angket pajak. Padahal jika ditilik ke belakang, inisiator angket pajak itu Demokrat yang mengajak Golkar dan PKS," pungkasnya. ( ash / fyk )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar